BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora melaksanakan evaluasi kinerja pemkab belum lama ini. Hal itu dilaksanakan untuk menindaklanjuti capaian indikator kinerja daerah sesuai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Blora tahun anggaran 2022.
Bupati Blora Arief Rohman mengatakan, evaluasi dilakukan untuk perbaikan pelaksanaan pemerintahan di Kota Sate. Adanya rapat evaluasi yang berlangsung di ruang Pertemuan Setda tersebut, diharapkan agar rekomendasi atas LKPj Bupati Blora tahun 2022 tersebut bisa ditindaklanjuti dengan baik oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna perbaikan kedepannya.
Pihaknya juga meminta agar jajaran OPD menaruh perhatian terhadap indikator- indikator yang belum terpenuhi. “Mohon untuk menjadi perhatian agar kedepannya bisa terpenuhi dan sesuai dengan perencanaan yang sudah kita siapkan,” tegasnya.
Baca juga : Jadi Ujung Tombak, Bupati Blora Ajak PPDI Tingkatkan SDM dan Pelayanan Masyarakat
Pada kesempatan itu, bupati juga menyampakan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya bersama Wabup Tri Yuli Setyowati itu memiliki visi dan misi yang harus dituntaskan. Karenanya, mereka berkeinginan agar indikator-indikator tersebut bisa segera terpenuhi. Sebelum masa jabatan berakhir.
Sedangkan untuk indikator-indikator yang sudah tercapai, dia berharap agar bisa tetap dipertahankan ataupun semakin ditingkatkan.
Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati menambahkan, dibutuhkan gotong royong dan komitmen serius dari jajaran perangkat daerah agar indikator kinerja tersebut bisa terpenuhi. Selain itu, pihaknya mengajak para OPD agar memberikan perhatian lebih supaya indikator dapat dituntaskan.
Diberitakan sebelumnya, pada saat LKPj Bupati Blora, juru bicara Pansus LKPj Achlif Nugroho membahas kinerja dan capaian kerja Pemerintah Kabupaten Blora, seperti tentang pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, hingga indeks pembangunan manusia di Blora dan lain-lain.
Atas pembahasan itu, diberikanlah rekomendasi-rekomendasi dari para anggota dewan yang disampaikan secara rinci. Pertama yakni Menjaga Kekebalan kelompok masyarakat (herd immunity) Kabupaten Bora pada tahun 2023. Lalu peningkatan kualitas pelayanan dasar penunjang percepatan peningkatan indikator IPM dengan target yang akseleratif dengan mengusulkan beberapa kebijakan.
Selanjutnya, pihak DPRD Blora merekomendasikan percepatan pengurangan penduduk miskin, utamanya pada daerah kecamatan atau desa yang selama lima tahun tarakhir tetap pada kategori kemiskinan sangat tinggi dan tinggi.
Sedangkan poin keempat yakni percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM ) pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai standard kementerian yang bersangkutan. “Seperti urusan Pendidikan, Kesehatan, sosial, ketentraman dan ketertiban, pembangunan, Kebencanaan, dan lain-lain,” lanjutnya.
